Siapkah Muhammadiyah Masuk Kabinet Prabowo-Gibran? Ini Jawaban Tegas Mereka

Jatengvox.com – Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengungkapkan kesiapannya untuk mempertimbangkan tawaran jika diminta mengisi pos menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Meskipun Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi bagian dari tim sukses pasangan ini, mereka tetap terbuka jika diamanahi tanggung jawab untuk membantu memajukan bangsa.

“Kita bukan partai politik dan tak ikut dalam tim sukses, jadi sepenuhnya kita serahkan kepada Prabowo. Tapi, kalau diberi amanah, kita pertimbangkan, dan itu tak jadi masalah,” ujar Izzul Muslimin, Sekretaris PP Muhammadiyah, pada Kamis (3/10/2024).

Pernyataan tersebut muncul setelah Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan harapan agar posisi Menteri Pendidikan di kabinet Prabowo-Gibran diisi oleh kader Muhammadiyah.

Hal ini disampaikannya dalam acara “Sumbang Pemikiran Rektor PTMA untuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto” di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Izzul menganggap pernyataan Zulkifli merujuk pada sejarah kedekatan antara Muhammadiyah dan PAN. Namun, Izzul juga menegaskan bahwa hubungan antara kedua entitas itu tidak memiliki kaitan struktural secara formal.

“Secara organisatoris, hubungan itu tidak terkait, meski ada kedekatan secara historis,” katanya.

Jika nantinya ada tawaran untuk mengisi posisi strategis, keputusan tersebut akan dibahas di forum pimpinan Muhammadiyah, yang merupakan langkah yang biasa mereka ambil dalam situasi seperti ini.

Izzul juga menekankan bahwa Muhammadiyah selalu fokus pada visi sosial, pendidikan, dan keagamaan dalam kontribusi mereka kepada bangsa.

“Selama ini kita tidak pernah menolak jika memang sesuai dengan visi Muhammadiyah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Prabowo kemungkinan akan segera mengumumkan susunan kabinet pada malam hari pelantikan, yaitu 20 Oktober 2024.

Langkah ini, menurut Moeldoko, bertujuan untuk memastikan kelancaran pemerintahan tanpa adanya kekosongan di kementerian, sehingga program kerja dapat segera dimulai.

Dengan demikian, meski Muhammadiyah tidak aktif meminta jabatan, mereka tetap membuka diri jika diberi kepercayaan, asalkan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi.***