Pramono-Rano Bertemu Ahok: Strategi Melanjutkan Warisan Ikonik Jakarta yang Belum Tuntas

Jatengvox.com – Pada Kamis, 19 September 2024, pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pertemuan ini berlangsung di Simpang Susun Semanggi, salah satu infrastruktur yang dibangun di masa kepemimpinan Ahok dan menjadi simbol penting di Jakarta.

Diskusi tersebut tidak hanya sekadar silaturahmi, namun juga merupakan upaya Pramono dan Rano untuk mempelajari lebih dalam terkait berbagai pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan oleh para gubernur sebelumnya, terutama warisan kebijakan dan pembangunan Ahok yang masih memerlukan penyelesaian.

“Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legacy yang belum selesai akan kami teruskan. termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, tentang Simpang Semanggi, dan lain-lainnya,” ujar Pramono, menegaskan pentingnya melanjutkan proyek-proyek strategis yang belum tuntas.

Lebih dari sekadar meneruskan pembangunan fisik, pertemuan ini diakui Pramono sebagai kesempatan berharga untuk menimba ilmu, menggali pengalaman, serta memperkuat tekad dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi Jakarta.

Dalam program kerja mereka, Pramono dan Rano berkomitmen untuk melanjutkan reformasi mendasar yang pernah dicanangkan Ahok.

Salah satu fokus utama mereka adalah terkait penyediaan ruang untuk masyarakat, atau yang dikenal dengan Balai Rakyat, serta menyentuh isu-isu sosial lainnya seperti masalah masyarakat yang kurang mampu menikahkan anak-anak mereka.

“Termasuk yang fenomenal dari Pak Ahok misalnya aduan dari masyarakat secara langsung ke Balai Kota pasti kami buka kembali,” ujar Pramono.

Dengan pandangan yang sejalan dengan Ahok, Pramono dan Rano siap menghidupkan kembali kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, terutama dalam mendengar langsung keluhan dan aspirasi warga.

Tujuan utama mereka adalah memastikan Jakarta tetap bergerak maju dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan yang sudah ada.***