Jatengvox.com – Muh Haris, anggota Fraksi PKS DPR RI, menekankan pentingnya mempercepat hilirisasi sektor pertambangan dan perkebunan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional.
Dalam konteks pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, hilirisasi dinilai sebagai kunci utama untuk memperkuat perekonomian Indonesia.
Haris menggarisbawahi bahwa hilirisasi perlu menjadi fokus dalam strategi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.
Keberhasilan hilirisasi nikel menjadi contoh yang disorot Haris dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang dilaksanakan melalui pembangunan smelter di sektor nikel telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan nilai ekspor produk turunan.
“Nilai ekspor produk turunan nikel melonjak dari USD 2,9 miliar pada 2020 menjadi USD 34,4 miliar pada 2023,” kata Haris, seraya menambahkan bahwa kebijakan ini juga berkontribusi besar terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mencapai sekitar Rp 1.800 triliun selama 10 tahun terakhir.
Selain sektor pertambangan, hilirisasi di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, juga menjadi fokus perhatian Haris.
Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan minyak sawit mentah (CPO) menjadi produk-produk bernilai tinggi seperti biodiesel dan oleokimia.
Program B30, yang memanfaatkan campuran 30% biodiesel berbasis sawit, disebutnya berhasil meningkatkan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil.
“Program B30 telah memperkuat kemandirian energi kita,” pungkasnya.
Meski demikian, Haris tak menutup mata terhadap tantangan yang muncul dalam proses hilirisasi, termasuk dampak lingkungan. Isu pencemaran yang disebabkan oleh limbah smelter di Sulawesi menjadi contoh nyata dari tantangan tersebut.
Haris menekankan bahwa hilirisasi harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, serta mendorong penerapan praktik industri yang lebih ramah lingkungan.
“Kebijakan pengelolaan limbah yang ketat dan keterlibatan masyarakat lokal adalah hal yang mutlak untuk diutamakan,” tegasnya.
Haris juga menyinggung pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat investasi.
Menurutnya, ketidakpastian terkait izin lingkungan dan kebijakan ekspor kerap menjadi hambatan bagi hilirisasi.
Oleh karena itu, DPR akan terus mendorong adanya kebijakan yang konsisten dan mendukung kepentingan nasional dalam hal hilirisasi.
Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Muh Haris berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang memperkuat hilirisasi, termasuk dalam hal alokasi anggaran, transfer teknologi, dan pendidikan vokasi di bidang pengolahan industri.
Dengan optimisme, Haris meyakini bahwa hilirisasi dapat membawa Indonesia menjadi negara yang memiliki industri berbasis nilai tambah yang lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa mendatang.***
