Pembatalan Pembatasan BBM Subsidi, Langkah Pemerintah yang Didukung PKS untuk Selamatkan Daya Beli Rakyat?

Jatengvox.com – Berita mengenai keputusan pemerintah untuk membatalkan rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, menjadi sorotan penting dalam diskusi publik.

Sebelumnya, rencana tersebut dijadwalkan mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2024. Namun, banyak pihak yang memberikan tanggapan beragam mengenai kebijakan ini, termasuk kalangan politik.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyatakan dukungannya terhadap pembatasan BBM bersubsidi, dengan alasan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat kelas menengah.

“Karena kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah, dan kalau masyarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas,” ujarnya pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Mulyanto juga menyoroti kondisi angkatan kerja dalam beberapa tahun terakhir, di mana lebih banyak diserap oleh sektor informal.

“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM subsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah,” tambahnya.

Ia menyarankan agar kebijakan penting ini ditentukan oleh pemerintahan baru yang akan dilantik pada pertengahan Oktober 2024.

“Dalam masa transisi kepemimpinan nasional seperti sekarang sebaiknya Pemerintahan Joko Widodo fokus menuntaskan sisa program yang sudah berjalan tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah,” kata Mulyanto, mengingat pentingnya stabilitas ekonomi.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan pujian kepada pemerintah atas keputusan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut.

“Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, yang belum memberlakukan pembatasan BBM subsidi,” ucapnya di Jakarta pada 30 September 2024.

Eddy menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Memang yang dilakukan saat ini, adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat kuat. Sehingga dengan adanya pembatasan BBM, akan memberatkan masyarakat dan akan menurunkan daya belinya,” katanya, menunjukkan kepedulian terhadap kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Keputusan pemerintah ini tentunya menjadi langkah yang diperhatikan oleh banyak pihak, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.***