Jatengvox.com – Kalau biasanya anak magang yang berangkat pagi-pagi buta dan pulang larut malam, kini giliran Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang harus merasakan rutinitas itu.
Bukan karena ingin menambah pengalaman kerja, tapi sebagai bagian dari sanksi atas keputusannya plesiran ke luar negeri tanpa izin.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menegaskan bahwa sanksi ini bukan bentuk hukuman biasa.
Menurutnya, ini adalah langkah pembinaan agar Lucky lebih memahami aturan main dalam dunia birokrasi dan pemerintahan.
“Jadi Pak Bupati ini walaupun katakanlah kehilangan waktu sekian hari selama hampir 3 bulan, tetapi waktu-waktu ini kan bukan waktu berjalan-jalan,” tegas Bima Arya dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Sanksinya pun tak main-main: magang selama satu hari penuh setiap minggu selama tiga bulan di Kementerian Dalam Negeri.
Dan bukan magang ala kadarnya. Lucky diminta mengatur jadwal sendiri agar bisa menjalani sanksi ini dengan optimal.
“Kami minta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan,” ujar Bima Arya.
Lucunya, selain harus mengikuti pelatihan itu, Lucky juga disarankan untuk menggunakan transportasi umum—bukan mobil dinas apalagi jet pribadi. Semua demi efisiensi anggaran.
“Sudah ada alokasi anggaran dari Kepala Daerah untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Silakan Pak Bupati bisa mengatur sehemat mungkin, seefisiensi mungkin,” katanya.
Menurut Bima, tak ada keharusan bagi Lucky untuk menginap di Jakarta selama menjalani magang.
Ia bahkan menyarankan agar Bupati Indramayu itu berangkat dari rumah saat Subuh dan kembali lagi ke Indramayu saat malam hari.
“Artinya Pak Bupati bisa saja tidak bermalam, silakan Subuh-subuh berangkat dari Indramayu, kembalinya tengah malam untuk melakukan hemat tadi untuk efisiensi tadi dan silakan menggunakan transportasi publik,” ujarnya dengan nada serius tapi santai.
Tak kalah penting, Bima Arya menekankan bahwa hari pertama pelaksanaan sanksi akan dimulai pada awal pekan depan.
“Di hari pertama minggu depan, artinya hari Senin atau awal Minggu depan sudah berlaku,” kata dia lagi.
Sebagai mantan Wali Kota Bogor yang pernah dikenal tegas namun juga dekat dengan rakyat, Bima menekankan bahwa sanksi ini bukan bentuk pembalasan, melainkan pendidikan.
“Waktu yang dialokasikan ini bukan waktu hilang percuma, waktu ini berharga sekali untuk bekal beliau menjalankan tugas negara dan menggunakan uang rakyat agar kembali ke rakyat,” tandasnya.
Meski terkesan ringan, keputusan ini menjadi peringatan keras bagi pejabat lain agar tidak semena-mena menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
Karena pada akhirnya, seperti kisah ini, liburan tanpa izin bisa berubah menjadi “magang wajib” yang penuh makna.
Ya, siapa sangka, jadi bupati pun tetap harus siap disekolahkan lagi. Karena jabatan itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi tanggung jawab yang setiap langkahnya diawasi rakyat.***
