Indonesia Dorong Inklusi Keuangan dan Teknologi untuk UMKM dalam Forum APEC di Peru

Jatengvox.com – Pada forum The 30th APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM30) yang berlangsung di Pucallpa, Peru, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menciptakan ekonomi yang inklusif.

Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran sentral dalam ekonomi Indonesia serta negara-negara APEC lainnya.

Menurut Arif, UMKM menyumbang antara 40-50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara anggota APEC, termasuk Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja bagi 55,8% dari total angkatan kerja.

“UMKM memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan melalui kewirausahaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan UMKM, terutama dalam memfasilitasi transisi mereka dari sektor informal ke sektor formal,” ujarnya dalam sesi diskusi di APEC SMEMM30 pada Jumat (14/9).

Arif juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih tergolong usaha mikro yang bergerak di sektor informal, sehingga kesulitan mengakses berbagai program bantuan, khususnya terkait pembiayaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah fokus pada kebijakan yang mendukung promosi inklusi keuangan agar mempermudah UMKM melakukan formalisasi usaha mereka.

Fokus Kebijakan: Mendorong Inklusi Keuangan dan Akses Teknologi

Salah satu prioritas kebijakan utama saat ini adalah peningkatan inklusi keuangan bagi UMKM, dengan target mencapai 90% pada tahun 2024, naik dari 88,7% di tahun 2023.

Arif menjelaskan bahwa pemerintah berupaya memperbaiki keterbatasan yang dihadapi oleh UMKM, seperti rendahnya literasi keuangan dan keterampilan digital. Menanggapi tantangan ini, berbagai inisiatif telah diluncurkan, termasuk pendirian Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di berbagai daerah di Indonesia.

“Kami telah mendirikan 100 PLUT di 26 provinsi untuk memberikan layanan yang menyeluruh bagi UMKM, seperti konsultasi bisnis, pendampingan, serta akses pembiayaan,” ungkap Arif.

Selain itu, akses terhadap teknologi produksi juga menjadi fokus pemerintah dalam mendorong inovasi UMKM. Digitalisasi dianggap sebagai kunci untuk membantu UMKM berkembang dari metode tradisional menjadi lebih modern dan efisien.

Upaya Menguatkan Ekosistem UMKM

Untuk memperkuat ekosistem UMKM, Arif menekankan pentingnya kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar, serta penyediaan akses ke teknologi dan skema pembiayaan inklusif.

Salah satu program unggulan pemerintah adalah Factory Sharing atau Rumah Produksi Bersama (RPB), yang dirancang untuk memberikan akses kepada UMKM ke teknologi produksi yang lebih canggih. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar global melalui inovasi.

“Visi kami adalah menjadikan UMKM lebih tangguh, inklusif, dan mampu bersaing di pasar global, terutama dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya. Visi ini melibatkan peningkatan pendapatan per kapita menjadi 20.000 hingga 30.000 dolar AS selama dua dekade ke depan.

Kisah Sukses Pembiayaan Inklusif

Lebih lanjut, Arif memaparkan beberapa program pembiayaan inklusif yang telah berhasil dijalankan oleh pemerintah, seperti program PNM Mekaar yang menyasar 15,1 juta perempuan pengusaha mikro.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga memberikan dampak besar, dengan penyaluran Rp 260,26 triliun kepada 4,64 juta UMKM sepanjang tahun 2023. “Ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” tutup Arif.

Melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang telah dijalankan, Indonesia berharap dapat terus memajukan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di kawasan APEC.***