Jatengvox.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VIII DPR RI bersama Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Kementerian Agama (Kemenag) pada Kamis (2/1/2025) mendadak menjadi sorotan.
Bertempat di Gedung DPR RI, agenda utama rapat ini adalah membahas komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah.
Namun, momen tak terduga terjadi ketika seorang anggota BPH ketahuan tertidur saat rapat berlangsung.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Panja Haji DPR, Abdul Wachid, dan turut dihadiri oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji yang optimal bagi calon jamaah Indonesia.
Namun, dinamika rapat sempat memanas karena insiden yang dinilai mencerminkan kurangnya keseriusan dari pihak BPH.
Sri Wulan, salah satu anggota Komisi VIII DPR RI, dengan lantang menegur pihak BPH yang dianggap tidak fokus selama rapat.
Ia mengungkapkan kekesalannya setelah melihat salah satu anggota BPH tertidur di tengah pembahasan.
“Kalau memang mengantuk, lebih baik tidur di rumah saja daripada mengganggu jalannya rapat ini. Kalau perlu, duduk saja di bagian atas ruang rapat agar tidak mencolok,” ujar Wulan dengan nada tegas.
Ia juga mengingatkan agar BPH lebih selektif dalam menghadirkan perwakilan pada rapat DPR.
Menurutnya, hanya orang-orang yang memiliki kepentingan dan kompetensi terkait pembahasan yang seharusnya hadir, sehingga pembicaraan bisa berjalan efektif dan memberikan hasil yang maksimal.
Meski sempat terganggu dengan insiden tersebut, rapat tetap berlanjut membahas rincian biaya penyelenggaraan ibadah haji.
Poin-poin penting yang dibahas meliputi transportasi, akomodasi jamaah, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas selama di tanah suci.
Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi jamaah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran, agar dana yang dikeluarkan dapat digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan jamaah haji.
Insiden anggota BPH tertidur ini menjadi catatan penting bagi penyelenggara haji. DPR berharap teguran ini dapat menjadi evaluasi agar pihak BPH lebih serius dalam menjalankan tugasnya.
Mengingat pentingnya rapat ini bagi masyarakat luas, semua pihak diharapkan memberikan perhatian penuh untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.
Publik menanti hasil akhir dari pembahasan ini, termasuk keputusan mengenai biaya haji 2025.
Keputusan tersebut diharapkan tidak hanya transparan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dan perbaikan, diharapkan pelaksanaan haji tahun ini bisa berjalan lebih profesional dan memuaskan.***
