Jatengvox.com – Dalam 100 hari kerja Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, salah satu gebrakan paling berdampak datang dari program desalinasi air payau menjadi air layak konsumsi.
Program ini telah mengubah wajah kawasan pesisir yang selama ini dikenal kesulitan air bersih menjadi wilayah yang mandiri dan sehat air. Tak tanggung-tanggung, air hasil desalinasi ini diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Langkah strategis ini diresmikan pada 25 Maret 2025 di Rusunawa Slamaran, Kecamatan Krapyak Lor, Kota Pekalongan. Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam mengakses air bersih.
Sebanyak 250 kepala keluarga kini bisa menikmati air minum tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun.
“Rasanya enak, segar, tidak asin,” ujar Slamet, salah satu warga Rusunawa yang ikut mencoba air hasil desalinasi tersebut saat peresmian program.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Teknologi desalinasi yang diterapkan memungkinkan air payau diolah menjadi air tawar yang siap diminum.
Dalam praktiknya, mesin desalinasi yang dipasang di Rusunawa Slamaran mampu menghasilkan hingga 4.000 liter atau sekitar 200 galon air per hari, dan bahkan bisa ditingkatkan menjadi 6.000 liter jika diperlukan.
“Jika satu keluarga hanya membutuhkan satu galon air per hari, maka kapasitas mesin ini cukup untuk mencukupi kebutuhan air bersih hingga 300 keluarga,” jelas I Nyoman Widiasa, peneliti dari LPPM Undip sekaligus perancang teknologi desalinasi tersebut.
Keberadaan air minum gratis dari program ini sangat membantu warga, mengingat sebelumnya mereka harus membeli air dalam kemasan kecil yang cukup menguras pengeluaran.
Dalam sebulan, satu keluarga bahkan bisa menghabiskan biaya hingga Rp300 ribu hanya untuk air bersih. Kondisi ini makin memberatkan mereka yang tinggal di wilayah dengan kualitas air tanah yang asin.
“Tentu pengeluaran masyarakat lebih besar, akibat membeli air yang harus menggunakan kemasan-kemasan dalam skala kecil, dan itu sudah berlangsung lama di masyarakat, terutama di masyarakat yang air tanahnya memang dalam kondisi asin,” papar Nyoman.
Program desalinasi ini bukan sekadar proyek percobaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Undip dan mitra lainnya seperti PT Tirta Utama Jateng, Bank Jateng, dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng telah menyusun rencana untuk memperluas program ini ke beberapa wilayah pesisir lainnya.
Adapun tiga wilayah yang sedang dalam proses realisasi penerapan teknologi ini adalah Desa Banjarsari (Demak), Desa Banyutowo (Pati), dan Desa Randusanga Kulon (Brebes). Jika tidak ada kendala, realisasi akan dimulai pada bulan Agustus 2025.
“Secara komitmen dan secara administrasi sedang berproses. Mudah-mudahan nanti di Agustus lah sudah bisa terealisasi,” ungkap Nyoman.
Gubernur Jawa Tengah menekankan bahwa desalinasi memiliki dua tujuan utama. Pertama, memastikan masyarakat kelas menengah ke bawah mendapatkan akses air bersih tanpa biaya.
Kedua, sebagai solusi lingkungan jangka panjang, terutama dalam mencegah penurunan muka tanah yang kerap terjadi akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan di wilayah pantai utara.
“Air ini gratis. Jadi masyarakat dapat air bersih dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan lainya,” ujar Gubernur saat ditemui beberapa waktu lalu.
Pentingnya akses air bersih juga sejalan dengan visi nasional. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan swasembada air dan menargetkan seluruh masyarakat memiliki akses air bersih 100% pada tahun 2045.
Hal ini dianggap krusial bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.
“Ketersediaan air layak konsumsi tidak hanya tentang kenyamanan hidup sehari-hari, tetapi juga menyangkut kesehatan, produktivitas masyarakat, ekonomi, dan kelestarian lingkungan,” tambah Nyoman dalam wawancara.***
