Jatengvox.com – Inklusi keuangan pertanian kembali menjadi sorotan utama di Jawa Tengah. Dalam langkah konkret memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Tengah menetapkan fokus baru program kerja 2025: membangun ekosistem keuangan terintegrasi di sektor agrikultur.
Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno TPAKD Jateng yang digelar Kamis, 19 Juni 2025, di Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Acara bertema “Ketahanan Pangan dan Keuangan Inklusif Menuju Jawa Tengah Mandiri” tersebut mempertegas arah baru pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan melalui inklusi keuangan pertanian.
Deputi Komisioner OJK, Bambang Mukti Riyadi, menyampaikan bahwa fokus utama pengembangan ekonomi daerah akan diarahkan ke sektor agrikultur dengan model ekosistem closed loop.
Skema ini melibatkan kolaborasi menyeluruh antara petani, lembaga keuangan, offtaker, pemerintah, hingga akademisi.
“Skema ini menjadi instrumen pengendalian bersama atas risiko kredit dan risiko operasional, sekaligus memperkuat hilirisasi serta meningkatkan kapasitas produksi berbasis inovasi teknologi,” ujar Bambang.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk menyukseskan agenda besar ini.
Ia juga menyoroti persoalan yang membayangi masyarakat, seperti pinjaman online ilegal dan judi daring.
“Kita harus perangi praktik pinjol dan judi online yang bisa menghancurkan stabilitas ekonomi rakyat,” tegasnya saat membuka Rakorda.
Rangkaian acara juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Komitmen ini sebagai bentuk kesiapan daerah dalam mengimplementasikan agenda inklusi keuangan pertanian yang lebih luas di tahun 2025.
Kepala Biro Perekonomian Jateng, Agus Prasutio, memaparkan bahwa keberhasilan program serupa sudah terbukti di Grobogan selama 2024.
Di sana, ekosistem pertanian untuk komoditas padi dan jagung terbentuk dengan baik. Tahun 2025, program ini siap diperluas ke daerah lainnya.
Selain pertanian, perhatian juga diarahkan ke sektor perikanan. Sragen dan Cilacap akan menjadi proyek percontohan untuk pertanian, sementara Demak dan Jepara fokus pada penguatan sektor perikanan rajungan melalui skema ekonomi daerah.
TPAKD juga merancang berbagai program unggulan lain, seperti Ayo Jateng Menabung, KUR sektor pertanian, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), serta skema subsidi bunga bagi petani. Dalam hal literasi keuangan, program Duta Perintis Keuangan menjadi motor edukasi berbasis masyarakat.
Tercatat, sepanjang 2024 ada 33.332 peserta yang ikut dalam 365 kegiatan edukasi keuangan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Tak hanya itu, literasi juga masuk ke kalangan pelajar dan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dan kompetisi investasi tingkat SMA.
Kepala OJK Jateng, Hidayat Prabowo, menyebut bahwa TPAKD merupakan bentuk sinergi konkret lintas sektor dalam membangun ekonomi daerah berbasis keuangan inklusif.
“Peningkatan akses keuangan dapat terwujud apabila industri jasa keuangan memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan, sekaligus diimbangi dengan upaya edukasi serta perlindungan yang memadai bagi konsumen dan masyarakat,” jelas Hidayat.
Saat ini, menurut data SNLIK 2025, indeks literasi keuangan Jawa Tengah sudah mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen—angka yang menunjukkan potensi besar untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat lewat pendekatan sistemik dan berkelanjutan.***
