Jatengvox.com – Tanggal 7 Mei 2025 menjadi momentum penting ketika roda birokrasi digerakkan lebih kencang oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Tak main-main, sebanyak 29 pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik serentak di Gradika Bhakti Praja, Semarang.
Ahmad Luthfi memberikan pesan yang kuat soal pentingnya percepatan pelayanan bagi masyarakat. Dalam keterangannya usai acara.
“Hari ini saya yakin dan percaya jabatan yang baru diemban oleh para jabatan pratama tinggi itu, nanti akan menambah akselerasi daripada pelayanan publik di tempat kita untuk masyarakat,” ujar Ahmad Luthfi.
Mutasi dan rotasi jabatan, menurut Luthfi, adalah bagian dari dinamika organisasi. Ia menggarisbawahi bahwa ada posisi-posisi yang sebelumnya kosong dan kini harus diisi demi menjaga ritme dan kesehatan institusi.
Baginya, ini adalah bagian dari penyegaran organisasi, dan yang lebih penting: memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik.
Menariknya, kebijakan ini berjalan beriringan dengan prinsip efisiensi anggaran. Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan mutasi tidak keluar dari kerangka aturan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja daerah.
“Di Jawa Tengah, terkait dengan belanja kepegawaian sangat bagus. Di mana batasnya adalah 30 persen. Di tempat kita, belanja pegawai itu sudah 30 persen. Artinya sangat profesional,” katanya bangga.
Tak hanya anggaran, Luthfi juga menyentil pentingnya pendekatan merit system dalam rekrutmen dan penempatan ASN. Dengan sistem ini, setiap pejabat dipilih berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan kapabilitas.
“Di mana manajemen talent ini adalah rules-nya dengan cara merit system. Jadi dengan cara kompetensi, jejak dan lain sebagainya,” ujarnya menambahkan.
Ia tampak ingin memastikan bahwa semua yang dilantik bukan karena kedekatan personal, melainkan profesionalisme.
Kini, deretan nama-nama yang dipercaya mengisi posisi strategis itu telah resmi menempati kursi barunya.
Di antaranya adalah Iwanuddin Iskandar sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dhoni Widianto sebagai Asisten Administrasi, dan Dadang Sumantri sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, ada pula Ikhwan Hamzah di posisi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Yasip Khasani sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
Selanjutnya, Haerudin menjabat Kepala Biro Hukum, Hanung Cahyo Saputro memimpin Biro Organisasi, dan Uswatun Hasanah menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
Sementara Sadimin kini mengepalai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Henggar Budi Anggoro menakhodai Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang.
Boedyo Dharmawan dipercaya sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Muhammad Masrofi untuk Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, serta Arief Djatmiko di Dinas Perhubungan.
Agung Hariyadi mengisi jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dan July Emmylia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Nama-nama lain yang tak kalah penting dalam pergeseran ini meliputi Defransisco Dasilva Tavares (Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan), Supriyanto (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan), dan Endi Faiz Effendi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan).
Lalu Ema Rachmawati menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rahmah Nur Hayati di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Zulfachmi Wahab sebagai Direktur RSUD Dr Moewardi.
Ada pula Harsini dan Retno Sudewi sebagai Wakil Direktur RSUD Dr Moewardi, serta Heri Dwi Purnomo sebagai Direktur RSUD Prof Dr Margono.
Jabatan Wakil Direktur Umum dan Keuangan di RSUD yang sama diisi oleh Sukmonoadi Singosurandono, sementara Veronica Dwi Winahyu dipercaya menjadi Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama.
Menyusul kemudian, Agus Prasutio diangkat sebagai Kepala Biro Perekonomian, Agus Sugiharto di Dinas ESDM, dan Raden Rara Utami Rahajeng menempati posisi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.***
