Jatengvox.com – Keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan menggembirakan.
Upaya pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam menyediakan akses informasi yang mudah dan transparan, kini mulai terlihat hasilnya.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah, Indra Ashoka, usai beraudiensi dengan Gubernur Ahmad Luthfi di Gubernuran, Kamis (4/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Indra, tingkat keterbukaan informasi di Jawa Tengah saat ini berada pada jalur yang tepat. Banyak badan publik telah aktif mengunggah informasi melalui website resmi maupun kanal media sosial.
Upaya ini, kata dia, membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan data dan perkembangan terbaru dari lembaga pemerintah.
“Kalau dilihat dari kabupaten/kota, Jawa Tengah ini sudah cukup baik. Mungkin lebih dari 70 persen sudah informatif,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat krusial dalam proses ini. PPID dianggap sebagai garda depan yang memastikan informasi terkurasi, akurat, dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.
Komisi Informasi Jawa Tengah saat ini juga sedang melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tahunan.
Dari 189 badan publik yang ikut monev, sebanyak 102 telah masuk ke tahap uji publik, sebuah proses penilaian lanjutan untuk mengukur sejauh mana kualitas keterbukaan informasi mereka.
Indra menyebutkan bahwa badan publik yang masuk penilaian ini akan memperoleh peringkat berbeda, mulai dari kategori menuju informatif, cukup informatif, hingga informatif.
Monev ini bukan sekadar formalitas. Dalam praktiknya, penilaian dilakukan untuk mendorong tiap lembaga melakukan pembenahan berkelanjutan, terutama dalam penyajian informasi yang relevan, lengkap, dan sesuai kebutuhan publik.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengapresiasi pelaksanaan monev tersebut. Ia mengungkapkan bahwa di era komunikasi digital seperti sekarang, kebutuhan informasi tidak lagi bersifat pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan.
“Saat ini yang dibutuhkan adalah informasi dan komunikasi,” ujar gubernur, sembari menyatakan kesiapannya hadir dalam malam penganugerahan keterbukaan informasi pada 16 Desember mendatang.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Jawa Tengah, Agung Hariyadi, menambahkan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat ekosistem digital untuk mendukung keterbukaan informasi.
Salah satu langkah konkret adalah melalui program Rumah Rakyat, yang membuka akses langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, hingga permintaan informasi.
Semua layanan tersebut kini terintegrasi dalam platform digital Jateng Ngopeni Nglakoni, yang dirancang sebagai wadah terpadu bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah secara lebih transparan.
“Semua bagian dari upaya membuka transparansi seluas-luasnya, agar masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan dan memperoleh informasi dengan mudah,” jelas Agung.
Editor : Murni A
